3 Tahun Anggaran Lebih Seratus Juta! Pemadaman Api Konflik Di Patani Belum Pasti Ditangan NCPO

Menjelang genap 3 tahun dibawah pengendalian kuasa oleh Dewan Nasional Untuk Perdamain dan Ketertiban atau National Council for Peace and Order (NCPO), kini telah menjadikan masalah dalam “Agenda Nasional” yang berbagai pihak pernah berpercaya akan dapat menyelesaikan masalah kerusuhan konflik di Patani, Thailand bagian selatan.

Oleh karenanya, komisi khusus ini dipenuhi jabatannya oleh sekumpulan militer yang memiliki kemampuan, serta segala kemungkinan mereka dapat menciptakan kebijakan menuju ke praktek yang lebih baik daripada pemerintah sipil yang berkuasa di sebelumnya.

Pembaruan melalui struktur National Council for Peace and Order (NCPO), digunakan untuk memperbaiki kondisi permasalahan yang terjadi di dalam negara. Selain itu, komisi khusus ini juga mendukung terhadap proses mencari sebuah solusi yang lebih baik khusus masalah yang terjadi di Patani, adalah mencakupi beberapa provinsi wilayah perbatasan dengan Malaysia, yaitu provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Setun dan sebagian kelima daerah provinsi Songkhla, adalah teritorial tuntutan kemerdekaan Patani.

Dimulai sejak awal perebutan kuasa kudeta (24/8/2014) lalu, mengangkat Prayuht Chan-Ocha sebagai perdana menteri dan Kepala NCPO. Saat ini kondisi kerusuhan konflik di Patani, dan perwakilan khusus dari pemerintah yang dipimpin oleh Mayor Udomdej Sitbutr, yang kemudian baru-baru ini telah mengevaluasi terhadap perkerjaannya lebih dari 6 bulan lalu.

Komisi Perwakilan Khusus didirikan untuk mengkoordinasikan dalam tiga bidang kebijakan, yaitu keamanan, pembangunan dan menciptakan pemahaman. Dinilai hasilnya dalam tingkat pertengahan dengan lebih banyak. Tetapi tampaknya bertentangan dengan perasaan masyarakat umum yang mengkritik melalui media sosial, termasuk kekerasan besar-besaran yang terjadi di belakangan ini.

Sejak NCPO terlibat dalam masalah pentadbiran negara pada tahun 2014, segi manajemen perdanaan bagi pemadaman api konflik di selama 3 tahun akhir ini, adalah jumlah sebesar 25,744 juta bath di tahun 2015, sebesar 30,886 juta bath di tahun 2016. Dan sekarang ini, tahun 2017 hanya angka menunjukkan dalam sebuah dokumen anggaran dana, dalam roadmap terintegrasi dorongan terhadap proses penyelesaian masalah konflik di wilayah selatan ada sebesar 12,692 juta bath, digabung 3 tahun sebesar 69,322 juta bath, dilansir berita isranews.org, Selasa (25/4).

Angka yang tampak sepertinya dapat mengurangi di tahun 2017 ini, tidak berarti dapat mencerminkan pada kondisi konflik yang lebih baik. Tapi menjadikan angka anggaran yang belum tergabungnya anggaran segi pembangunan di seluruh kelima provinsi bagian selatan, yaitu provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Setul lebih 21,843 juta bath. Dan masih belum tergabung lagi dengan anggaran tunjangan yang menggaji kepada pasukan berjumlah yang banyak, kira-kira angka dengan kemungkinan bisa sampai sebesar 30,000,000 juta bath, sementara di tahun 2017 ini.

Termasuk anggaran pembangunan yang komisi perwakilan khusus telah menyetujui menambah pula sebesar 1,200 juta bath, namun tidak jelas bahwa ia adalah termasuk dalam perencanaan yang sama, atau sebagai anggaran yang baru ditambah. Dan masih memiliki anggaran tengah (dana cadangan) hampir 25 juta bath.

Dengan itulah, jika menghitungnya saja sejumlah anggaran untuk pemadaman api konflik yang NCPO menyediakan sendiri di tangannya selama 3 tahun. Seluruh anggaran yang dapat dilihatnya bahwa angka melebihi tinggi dari 80 juta bath.

Pertanyaannya adalah, bagaimana hasil prestasi dari proses penyelesaian masalah kekerasan di Thailand selatan atau Patani?

Mulai dari pekerjaan pembangunan yang komisi perwakilan khusus mengalasan bahwa masyarakat sangat memuaskan terhadap hasil evaluasi ini. Namun ketika melihat pada proyek pembangunan lainnya, seperti proyek pembangunan masih terjadi masalah tentang transparansi dan partisipasi. Sebagai contoh yang jelas, proyek perbaiki sumber pembelajaran di lokasi Masjid Teluk Manok (masjid 300 tahun) terletak di sebuah daerah Bachok, provinsi Narathiwat yang kemudian ditolak oleh persatuan ulama dan masyarakat tempatan sampai tidak bisa berlanjut. Sementara dari pihak pegawai pemerintah digunakan perusahaan untuk pembangunan tersebut, hal ini pemerintah menyetujui sejumlah anggaran hampir 150 juta bath. Tapi perusahaan itu akhirnya diperintah oleh pengadilan dan mendakwa klaim menyita seluruh harta yang mutlak sampai keruntuhan.

Selain itu, bagi mengadakan proses pembicaraan dengan kumpulan “MARA Patani” yang merupakan organisasi payung dengan tergabungnya oleh beberapa pergerakan pembebasan Patani. Pembicaraan ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian Patani. Tetapi juga masih belum meyakinkan hasil dari kedua pihak, selama 2 tahun dilalui dengan sejumlah anggaran di bagian ini, terletak kira-kira satu tahun hampir sebesarnya 40 sampai 45 juta bath, sebagai anggaran yang menjaga serta dorongan untuk proses pembicaraan damai terus berlanjut, bercampur semua 2 tahun dilalui ini sudah hampir dengan 100 juta bath.

Sampai ke hari ini, salah satu dari kumpulan pergerakan kemerdekaan Patani, yaitu Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani (BRN) sudah menggantikan pemimpin baru kalangan mereka atau tidak? Dari pihak pengawas sendiri masih memberi informasi tidak saksama. Sisi lain, apakah komisi pembicaraan damai dibawah nama “MARA Patani” adalah dari kumpulan yang sebenarnya atau tidak? Bagi instansi pemerintah Thailand juga masih belum menjawab dengan sepenuhnya, dan jika perlawanan ini masih tidak ketahui yang jelas terhadap pasangan mereka adalah siapa, dimiliki potensi bagaimana, kesempatan menang masih jauh untuk dibicarakan.

Sementara pembicaraan juga masih adanya kekerasan yang tidak berhenti-henti, dan tiba-tiba munculnya pernyataan dari BRN menolak terhadap proses pembicaraan damai yang sedang berlaku.

Sepertinya sama dengan isu menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), juga masih terjadinya kasus pembunuhan di luar hukum, kasus di daerah Resak, provinsi Narathiwat pada 29 Maret lalu. Hal ini diyakini bahwa, adalah dari tindakan pegawai pemerintah sendiri yang melakukan. Selain itu, adalah peristiwa serangan kantor polisi di daerah Rangaek, provinsi Narathiwat pada 30 Maret, dan serangan di ketiga lokasi pos pemeriksaan tentara di daerah Kerong Pinang, provinsi Yala pada 30 April baru-baru ini.

Sementara pemboman berlaku di belakangan ini, apalagi terjadinya di malam hari tanggal (6/4) lalu, adalah ledakan besar-besaran mengakibatkan 54 tiang listrik jatuh. Meskipun pegawai keamanan mengatakan adalah sebuah simbol “pengacauan situasi”. Tetapi yang menyebabkan tiang listrik runtuh sehingga berdaya tegangan tinggi kepada warga masyarakat di provinsi Pattani, dan termasuk provinsi lainnya yang kemudian mengakibatkan pemadaman listrik yang luas sehingga terpaksa menggunakan waktu yang cukup lama untuk diperbaiki sampai Hari Perayaan Songkran Thailand yang digelar tanggal (13/4) pekan lalu.

Pemusnahan tiang listrik, juga merupakan penghilangan utilitas publik yang memiliki standar tinggi terhadap pembangunan yang pemerintah sedang mendorong dengan menggunakan belanja anggaran yang menghabiskan sejumlah besaran itu, yang inilah menjadikan tanda-tanda kekerasan mengklaim kepada pemerintah yang otoriter.

Bila menganalisis dari bentuk setiap bidang yang sedang berusaha untuk menciptakan perdamaian di daerah tempatan, dapat mengatakan bahwa perjalanan masih gelap dan jika kembali menganalisis terhadap anggaran yang menghabiskan dengan urusan ini… Satu kata bawha api konflik ada di tangan National Council for Peace and Order (NCPO) atau kabinet khusus yang dibentukan oleh pemerintah otoriter sejak diambil alih kekuasaan, kudeta 2014 hingga sekarang.

*( Penulis Muhammad Awae, Mahasiswa Patani di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora )*

Comments

Aksi Mahasiswa

Diaspora

Leave a Reply

id Bahasa Indonesia
X