International Human Rights Day : MAC Menyeru Demi Kedamaian Patani

“Selamat Hari Hak Asasi Manusia Internasional”
Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi satu hari universal, “International Human Rights Day” dirayakan tiap tahun oleh banyak negara di seluruh dunia setiap tanggal 10 Desember. Ini dinyatakan oleh International Humanist and Ethical Union (IHEU) sebagai hari resmi perayaan kaum Humanisme. Tanggal ini dipilih untuk menghormati Majelis Umum PBB/UN yang mengadopsi dan memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), sebuah pernyataan global tentang HAM, pada 10 Desember 1948. Peringatan dimulai sejak 1950 ketika Majelis Umum mengundang semua negara dan organisasi yang peduli untuk merayakan. Berdasarkan DUHAM PBB, deklarasi ini dalam rangka meningkatkan kesadaran atas adanya hak-hak dasar manusia yang terinjak-injak dalam perang dunia baik yang pertama atau kedua. Deklarasi ini ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB yang kemudian dijadikan dasar penegakan HAM di seluruh dunia, upaya menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap penduduk sipil baik diskriminasi dan pelanggaran HAM lainnya. Senada pula dengan Deklarasi Kairo tentang HAM dalam Islam yang diadakan di Kairo, Mesir. pada 1990 oleh OKI dan diakui oleh PBB. Deklarasi ini merumuskan poin-poin HAM dalam perspektif nilai-nilai ajaran Islam, sebagian besar mengutip dari Al-Qur’an, sebagai dasar acuan dan sumber ajaran nilai-nilai Islam. Kedua-dua deklarasi tersebut Negara Thailand berstatusan negara-negara anggota serta telah menandatangani atas partisipasinya.

Di Thailand, tanggal 10 Desember setiap tahun adalah hari Konstitusional Nasional sebagai tatanegara yang mendasarkan prinsip kedemokratisasi sebagaimana yang dicantumkan dalam Konstitusi 2017 baik secara de jure sistem pemerintahan adalah parlementer monarki konstitusional, namun secara de facto junta militer di bawah monarki konstitusional adalah realitasnya. Sebagai Negara kedaulatan, pada akhir November 2017 lalu telah diperkuatkan lagi dengan persetujuan kabinet pemerintah dan penguman dari surat keputusan oleh Perdana Mentri, Jenderal Prayuth Chan-ocha sekaligus menjabat ketua National Council for Peace and Order (NCPO) bahwa masalah HAM adalah “Agenda Nasional”, untuk memenuhi dengan dasar-dasar Konstitusi 2017, sekaligus segabai jawaban ke dunia internasional bahwa Negara ini telah melakukan aruh perubahan dari krisis politik yang terjadi ini terus membayangi Thailand sejak kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan sipil dan membawa dampak pada situasi demokrasi dan HAM. Sejak digulingkannya militer menjadi aktor yang dominan dalam politik Thailand. Kembalinya militer dalam pentas politik Thailand bisa dilihat sebagai sinyalemen buruk bagi demokrasi negara ini. Sementara, demokrasi terkait erat dengan supremasi sipil atas militer, bukan sebaliknya. Lalu pertanyaannya, demokrasi macam apa yang diterapkan terus bagaimana kondisi HAM yang sedang berlangsung di Thailand dan Patani saat ini?.

Demokrasi memang adalah sesuatu yang baru bagi Thailand, baru berumur 40-an tahun sejak 1973, jika membandingkan dengan demokrasi Barat yang sudah berumur 230-an tahun. Sehingga, belum fit antara sistem yang baru ini dengan tradisi atau kultur politik, di mana kudeta militer adalah sesuatu yang telah berurat berakar, demikian pula masih kuatnya pengaruh monarki, Privy Council dan militer. Kesenjangan antara tradisi dan sistem demokrasi inilah yang menyebabkan demokrasi tidak berfungsi dengan baik dan masih membutuhkan waktu untuk mengkonsolidasikan demokrasinya. Ataupun dapat disempulkan bahwa demokrasi belum sesuai di negara ini maupun di Asia Tenggara. Masuknya kembali militer ke dalam politik Thailand pada dasarnya terjadi kemungkinan karena gagalnya sipil dalam menjaga stabilitas negara menjadi penyebab terjadinya kudeta militer dan dirundung permasalahan legitimasi kekuasaan. Ketidaksukaan tidak hanya oleh petingi-petinggi elit Bangkok saja, tetapi juga dari sebagian kalangan militer terkait kebijakan terhadap para separatis atau pembebasan di Patani. Dalam upaya menyelesaikan konflik di provinsi di bagian selatan Thailand tersebut, pemerintah lebih memilih menggunakan pendekatan kekerasan, daripada pendekatan kesejahteraan dan pendekatan politik yang diinginkan oleh penduduk setempat. Sebagaimana UU memberlakukan status darurat militer di wilayah tersebut sejak 5 Januari 2004. Intervensi politik ke dalam dunia politik tidak hanya mengganggu pendalaman demokrasi di Thailand, tetapi juga semakin meningkatkan kekerasan yang berujung pada pelanggaran HAM dan pelemahan penegakan hukum, yang bisa dilihat dari kasus pembatasan berekspresi dan kekerasan di wilayah selatan Thailand atau Patani.

Bantuan hukum di tengah kegagalan kedemokrasi itu semakin sulit, demikian pula advokasi HAM hampir begitu susah. Seperti para aktivis dan organisasi HAM lainnya yang sedang beroperasi untuk mengurangi krisis kemanusiaan dan masih menghadapi berbagai problematika dilapangan wilayah konflik. Kami, MAC (Muslim Attorney Center Foundation atau Yayasan Pusat Pengacara Muslim) adalah sebuah organisasi masyarakat sipil merupakan lembaga bantuan hukum dan pembelaan HAM yang berbasis pada prinsip negara hukum. Kini MAC sudah genap 10 tahun sejak dibentuk awal tahun 2007, dengan misioner membela korban ketidakadilan selama bertugas di wilayah konflik ini diberlakukan tiga jenis lapisan hukum istimewa undang-undang khusus, yaitu UU Darurat Militer (Martial Law 1914), UU Dikri Darurat (Emergency Decree 2005) dan UU Keamanan Internal (Internal Security Act 2008). Antaranya, UU Darurat Militer dan Dikri Darurat sering menjadi punca pelanggaran HAM akibat kewenangan besar yang diberikan kepada aparat pemerintah, dan menyebabkan kasus pelanggaran HAM berat di daerah ini semakin meningkat. Sekuritisasi alasan pemerintah baik militer maupun polisi kestabilan negara dan keamanan domestik untuk menormalisasi. Permasalahan yang terjadi di Patani, harus diselesaikan dengan mekanisme resolusi konflik yang berkeadilan. Oleh karena itu, beragam operasi meliter (sekuritisasi) telah terjadi dan sedang dilakukan di Patani guna menciptakan situasi keamanan yang kondusif. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pendekatan keamanan sering kali hanya menciptakan siklus kekerasan yang kemudian bermuara pada pelanggaran HAM. Ini memperlihatkan bahwa upaya militer untuk membela dan menjaga keutuhan Negara Thailand dengan menggunakan pendekatan keamanan dan militer telah menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti ancaman, pembunuhan, penyiksaan, kekerasasan, dan lain-lain. Maka perlu diterutamakan oleh orang Patani dan pemerintah pusat, termasuk meliter dan polisi agar mereka dapat bersama-sama menetapkan langkah kongkrit dalam mengatasi konflik di Patani, ini juga para pengambil kebijakan keamanan, khususnya berkaitan dengan kebijakan militer dan implikasinya terhadap HAM di Patani.

Krisis kemanusiaan dan pelanggaran HAM berat di Patani bukan suatu yang baru, bahkan telah berlaku beberapa peristiwa silam dan fenomena kini sedang berlangsung di tengah-tengah situasi perang arsimetris baik era masa lalu (1945-2000) dan era konflik masa kini (2001-sekarang). Dan kondisi HAM pada konteks kekinian dengan menjelang 14 tahun konflik Thailand-Patani sejak awal tahun 2004, telah memiliki berbagai krisis kemanusiaan dari ciri-ciri pelanggaran HAM berat, faktual temuan sebagai buktian bahwa di Patani masih adanya isu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat hukum maupun pegawai pemerintah terhadap masyarakat sipil di Patani dan sebagai salah satu isu pelanggaran HAM di Asia Tenggara yang belum diperhatian secara serius oleh masyarakat internasional dan mekanisme HAM di organisasi internasional baik seperti Human Rights Division, Political & Security Directorate, ASEAN. Independent Permanent Human Rights Commission-IPHRC oleh OKI/OIC. United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR the UN Refugee Agency). Dan International Criminal Court-ICC ataupun International Court of Justice-ICJ/CIJ, yang sesuai dengan tata hukum yang berada baik Hukum Humaniter Internasional (HHI), Hukum Konflik Bersenjata dan Hukum Perang yang berdasarkan Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag hampir semua belum dibelaku secara UU, salah satu alasan yang sering oleh pemerintah bahwa diwilayah ini bukan wilayah perang dan juga sebagai permasalahan domestik. Maka sekalilagi kami juga membantahkan ketidaksesuian kontitusionalisme UUD Negara Thailand atas merebut kuasa kudeta dari pemerintah sipil ke junta militer, sehingga mundurnya demokrasi dan hampir tidak memjawab resolusi konflik sesuai dengan HAM. Kami juga menyeru kepada pemerintah bahwa seharusnya penyelesaian tragedi kemanusiaan di Patani secara adil berdasarkan kesetaraan di mata hukum. Dan kami juga berharap pemerintah agar memberikan perlindungan, keadilan, dan kesetaraan dalam berbagai aspek kehidupan sosial bagi masyarakat Patani.

Terakhir Kami, juga mengkampanyekan ke jaringan-jaringan luar negeri untuk mengamati sebagai monitoring, advokasi dan solidaritas terhadap isu HAM di Patani. Dengan adanya momen ini agarnya solidaritas dan kesadaran kemanusiaan (humanity awareness) dalam tataran regional dan internasional untuk daerah-daerah konflik khususnya di wilayah Patani dan upaya negosiasi, dialog, dan “soft diplomacy” yang dilakukan oleh berbagai elemen terutama oleh Thailand, negara-negara internasional dan masyarakat dunia global demi terciptanya suasana kondusif dan keadilan sosial di Patani.

“Selamat Hari Hak Asasi Manusia Internasional.”
Demi keadilan terwujud di Patani dan dunia globa.

Hormat Kami,
Pattani, 10 Desember 2017
Muslim Attorney Centre

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)