Laporan ICG: Ancaman Senyap Jihadisme Thailand Selatan

Konflik di Thailand sering kali luput dari perhatian. Berita lebih banyak berfokus pada negara-negara yang dilanda konflik, dengan penduduk mayoritas muslim, seperti Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, dan Yaman. Meskipun merupakan negara berpenduduk mayoritas Buddha, Thailand (masih) mengalami salah satu pergolakan Muslim terpanjang di Asia.

Sebuah laporan yang dirilis bulan ini oleh International Crisis Group, Jihadisme di Thailand Selatan: Ancaman yang Menghantui, menyajikan beberapa wawasan tentang pemberontakan yang penuh teka-teki di sepanjang perbatasan Malay-Thai.

“Sampai saat ini, tidak ada bukti bahwa jihadis yang berada di kalangan separatis itu berjuang untuk mencapai pembebasan tanah air mereka, Patani,” kata laporan tersebut. “Tapi konflik dan serangkaian ketakutan terhadap munculnya sel ISIS di Thailand telah membesarkan ketakutan terhadap ancaman teroris baru. Ketakutan seperti itu wajar saja, meski sebagian besar salah tempat dan seharusnya tidak mengaburkan ancaman pemberontakan dan kebutuhan untuk mengakhirinya. ”

Bahkan cendekiawan Rohan Gunaratna, yang memimpin International Center for Political Violence and Terrorism Research seringkali terbukti dengan cepat memberi label pada setiap konflik di dunia Muslim, sebagai perkembangan terorisme, telah mengakui: “Terlepas dari retorika tentang ‘jihad global’, konflik di selatan Thailand, bagaimanapun, tetap didominasi nuansa lokal. Perlawanan ini bisa dianggap sebagai perjuangan etno-nasionalis kuno, meski dilapisi oleh isu agama karena melibatkan umat Islam di Thailand selatan yang memperjuangkan identitas mereka.” Pemberontak lebih banyak mengidentifikasi diri mereka sebagai etnis Melayu daripada sebagai umat Islam.

Tidak seperti di Irak dan Suriah, di mana gerilyawan, Islamis, militan, dan pejuang memiliki tujuan global atau regional dan senang menyebarkan pendapat mereka secara online, pemberontak di Thailand selatan suka beroperasi tanpa liputan media.

Meskipun menggunakan retret Islam, jihadi, mereka menghindari perangkap politik yang mendukung Negara Islam (ISIS), yang mengatakan kepada siapa pun yang akan mendengarkan perjuangannya untuk mencapai kekhalifahan di seluruh dunia. Karena pemberontak Thailand selatan hanya memiliki tujuan nasional, mereka tidak membutuhkan masyarakat internasional, namun memanfaatkan dukungan dari masyarakat setempat.

Sesuai dengan sifat unik pemberontakan Thailand selatan, laporan Crisis Group ini menganjurkan sebuah solusi yang telah gagal diterapkan ketika negara-negara lain berurusan dengan pemberontak Muslim, namun dapat berhasil di sini: resolusi konflik.

“Pembicaraan langsung antara pemimpin pemberontak dan pemerintah merupakan prioritas,” kata laporan tersebut, selanjutnya, “sebuah sistem politik yang terdesentralisasi dapat membantu menangani masalah pokok di Thailand Selatan sambil mempertahankan negara kesatuan Thailand.” Menurut Crisis Group, Thailand memerlukan perundingan damai, bukan operasi kontra pemberontakan. Jika hanya pemerintah militer Thailand, satu dari sedikit junta militer yang tersisa di dunia ini, setuju.

Banyak orang Melayu di Thailand Selatan bersimpati pada pemberontakan menuju pemisahan diri di Catalonia, wilayah Spanyol, sebagai inspirasi. Kelompok advokasi Catalonian dan organisasi nonpemerintah telah dijadikan sebagai model platform partai politik para aktivis Melayu untuk mencapai otonomi atau kemerdekaan. Contoh Catalonian telah mengalami tantangan tersendiri. Beberapa pejabat Catalonian ingin mencoba memisahkan diri dari Spanyol melarikan diri ke Belgia hanya untuk menyerah kepada pihak berwenang di sana. Mengingat bahwa orang Thai-Melayu berada dalam rezim kediktatoran militer, mereka memiliki lebih sedikit pilihan.

Crisis Group khawatir bahwa represi politik dapat mengilhami bangkitnya jihadi di Thailand selatan. “Thailand bagian paling selatan muncul di permukaan untuk menawarkan kondisi yang menguntungkan bagi ekspansi jihadis: minoritas Sunni yang merupakan mayoritas di zona konflik; sebuah pemberontakan Muslim dengan narasi perampasan tanah air oleh tangan penjajah non-Muslim; dan konflik yang berkepanjangan dengan kerapnya represi dan kekerasan oleh pihak berwenang Thailand,” demikian kata laporan tersebut. “Pejabat Thailand, analis, dan bahkan beberapa di gerakan militan telah mengungkapkan kekhawatiran tentang prospek pengaruh jihad.”

Contoh kontemporer tentang seberapa jauh masalah ini bisa menjadi lebih parah, para ilmuwan seharusnya tidak perlu melihat jauh, cukup dari dua tetangga Thailand sendiri: Myanmar dan Filipina.

Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, telah diandalkan untuk menghadapi pemberontakan Muslim skala kecil yang serupa dengan Thailand dan melakukan kampanye pembersihan etnis yang penuh dengan kejahatan perang melawan Rohingya, etnis minoritas Muslim terbesar di negara tersebut. Para pengamat khawatir bahwa kebrutalan ini bisa membuat ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri dari Myanmar menjadi radikal, dan menjadi penyebab terjadinya banyak gerakan perlawanan Islam dan organisasi teroris.

Di seberang Laut Cina Selatan, Angkatan Bersenjata Filipina telah merebut kembali Marawi, sebuah kota yang dipegang oleh salah satu afiliasi ISIS di Asia Tenggara. Sekarang, pihak berwenang regional menduga bahwa ISIS bisa saja mencoba untuk mendalangi serangan bunuh diri sebagai aksi balas dendam. Australia bahkan memperingatkan warganya tentang perjalanan ke negara tersebut. Tidak seperti di Myanmar dan Thailand, ISIS telah menemukan pijakan di Filipina. Thailand mungkin akan menghadapi kesulitan sama dengan Filipina bila mereka menghadapi masalah Patani dengan cara operasi kontra pemberontakan. Proses perdamaian di Filipina, seperti Thailand, goyah.

Laporan Crisis Group menawarkan beberapa hal untuk diperhatikan, yang bisa memunculkan optimisme hati-hati dan sempit. “Thailand tidak memiliki warisan gerakan dan jaringan jihadis yang, di tempat lain di Asia Tenggara, telah berjanji setia kepada ISIS dan al-Qaeda,” catatnya. “Para pemimpin front militan yang ada tidak bersimpati terhadap kelompok-kelompok ini dan afiliasi mereka di Asia Tenggara karena mereka memandang bahwa keterkaitan dengan teroris internasional adalah ancaman bagi penentuan nasib tanah air Patani.” Untuk saat ini setidaknya, pemberontak Thailand selatan tidak menyukai kelompok Islamis dan teroris sama seperti pejabat di Bangkok, Manila, Naypyidaw, dan Washington.

Kedua belah pihak harus memahami perlunya saling menguntungkan untuk mencegah ekspansi jihad ke Thailand Selatan. “Militan Melayu-Muslim dan negara Thailand memiliki kepentingan bersama dalam mencegah masuknya ISIS dan kelompok jihad lainnya,” tulis laporan tersebut. “Sementara untuk saat ini, konflik tersebut tidak menyebabkan kekacauan yang meluas yang bisa dieksploitasi para jihadi di tempat lain, tapi konflik itu dapat berkembang dengan cara yang menghasilkan kondisi yang lebih menjanjikan untuk intervensi jihad.” Hanya perundingan perdamaian yang dapat menjaga jihadisme tidak masuk ke Thailand.

Ketika gerilyawan dan pemberontak di Thailand selatan mempertimbangkan cara terbaik untuk melanjutkan, mereka harus mempertimbangkan implikasi kesimpulan Crisis Group. Sejak awal pemberontakan di awal tahun 2000an, tidak ada pihak yang mendekati kemenangan. Mungkin mereka berdua bisa bicara di meja perundingan. Jika tidak, mereka mungkin menghadapi pemberontakan Muslim selama beberapa dekade yang serupa dengan kasus China dan India.

Sumber : www.seraamedia.org

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)

Leave a Reply

id Bahasa Indonesia
X