Dari Dusun-Nyo 1948, Hingga Ke Tragedi Berdarah Di Masjid Kru Se Tahun 2004

Kondisi politik Thailand sering berlaku dengan kudeta milter yang mengambilalih kekuasaan oleh para pemilik senjata. Setelah revolusi Siam tahun 1932 yang merubah sistem kekuasaan, dari konstitusi absolut berubah jadi konstitusi monarki berpemerintahan secara demokrasi negara. Sejak itu pemerintahan Thailand menjatuhkan kekuasaan Raja Parajadhipok (Rama VII 1925-1935 M).

Seorang pakar Asia Tenggara dari Chiang Mai University, Paul Chamber mengatakan sedikitnya ada 30 upaya kudeta sejak 1912. Sebagian ada yang berhasil dan ada juga yang gagal. Yang jelas, proses intervensi militer dalam politik Thailand hampir tak pernah bisa dilepaskan, Washington Post (24/5/2014) yang lalu.

Sejarah tercatat dengan berurutan tahun ke tahun dikudeta militer sebagai pemilik kekuasaan penuh dalam mengatur urusan negara. Dimulai pada tahun 1932, 1933, 1947, 1951, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1999, 2006, dan terakhir 2 tahun lalu dikudeta oleh Prayut Chan-Ocha menjabat sebagai perdana menteri sejak Mei 2014 lalu sampai sekarang.

Dari Dusun-Nyo Hingga Ke Krue Se, Kegelisahan Umat Melayu Muslim Patani Tak Berakhir

Berawal dari kegelisahan umat Melayu Muslim Patani setelah kehilangan kuasa kesultanan Raja Patani terakhir, Tuanku Abdul Kadir Kamaruddin, dihapuskan sejak 1902 M. Yang kemudian Thailand menggantikan sistem pemerintahan secara Monthon Thesaphibal, adalah pentadbiran wilayah atas sebuah Negeri Melayu Patani dibagi menjadikan 4 wilayah kecil, yaitu Patani, Jala, Rangaek, Teluban pada masa Raja Chulalongkorn (Rama ke V 1868-1910 M).

Setelah itu, juga memicu kekerasan yang terus berlanjutan, di mana kondisi Thailand saat itu (revolusi kultur-nasionalisme Thai) yang dipimpin oleh Phibun Songkhram sebagai perdana menteri. Dan termasuk juga masalah kerusuhan yang dialami umat Melayu Muslim Patani di era masa perang dunia kedua. Umat Melayu Muslim Patani, mereka memiliki kepercayaan pada agama Islam berbangsa Melayu, menyadari mereka tidak mendapatkan toleransi dari pemerintah seperti warga Siam-Buddha Thailand lainnya.

Dalam waktu yang bersamaan pula terjadinya kekerasan dari luar, pemerintah Inggris di Malaya mendukung Tengku Mahmud Mahyiddeen dikenal (Harimau Malaya),  putra Tuanku Abdul Kadir Kamaruddin, kesultanan Patani terakhir, bertujuan itu untuk memisahkan diri bangsa Melayu Patani dari Thailand. Dikarenakan saat itu, pemerintah Inggris ingin membalas atas kerajaan Siam Thailand berpaling darinya untuk bekerja sama dengan Japang saat itu.

Semasa itu, umat Melayu Muslim Patani dipimpin oleh Tuan Guru Haji Sulong Bin Abdul Kadir, beliau juga berperan dalam menuntut hak keadilan bagi masyarakat Melayu Muslim di Patani. Haji Sulong telah mengajukan tuntutan dikenal 7 tuntutan kepada pemerintah pusat Bangkok. Tapi pada akhirnya, Haji Sulong dituduh pemberontak, setelah pengiriman surat, tanggal 16 Januari 1948, Haji Sulong ditangkap bersama beberpa orang sahabatnya. Dengan tertangkapnya Haji Sulong, perundingan damai saat itu yang diusahakan Tengku Mahmud Mahyiddeen dengan pemerintah pusat di Bangkok terhenti. Haji Sulong bergerak secara damai dianggap sebagai penentang dan pemberontak. Padahal pergerakannya bukan untuk memerdekaan empat wilayah umat Islam di Selatan.

Juga dalam waktu bersamaan, pada tahun 1947 setelah perang dunia kedua berakhir. Thailand alami kudeta kali ke 3, militer kembali menggulingkan pemerintahan lama. Korban kali ini adalah laksamana muda Thawal Thamrongnawaswasd pada (8/11) dituduh sebagai kelompok yang bersama-sama untuk mendorong perdana menteri Phibun Songkhram, sebagai demisioner yang telah dijatuhkan kursi pada sebelumnya.

Setelah kudeta militer kembali berkuasa sejak November 1947, dilalui beberapa bulan kemudian pada tahun 1948, terjadinya peristiwa dikenal ‘Perang Dusun Nyo’ atau Dusun Nyo Bangkit. Perlawanan ini terjadi antara aparat militer Thailand dengan kelompok Melayu Muslim Patani sejak tanggal 25 – 28 April 1948 di Dusun Nyo, Canaek, Narathiwat. Peristiwa ini mengakibatkan kematian banyak oleh kedua belah pihak yang melakukan perlawanan.

Dari Dusun-Nyo hingga ke tragedi berdarah dalam Masjid Krue Se pada 28 April 2004. Di mana tragedi ini terjadinya pembantaian atas umat Melayu Muslim Patani. Maka dapat dibayangkan situasi pada masa itu, rakyat yang tidak berdosa dibunuh sebegitu rupa yang cukup menggambarkan kekejaman tindakan militer dan kerajaan Thailand pada masa itu sehingga mengorbankan sejumlah 108 warga sipil, termasuk anak muda dan orang tua yang tidak berdosa.

Tragedi berdarah yang berlaku di sewaktu masyarakat selesai menunaikan shalat fardhu, dengan tiba-tiba dikepung oleh pihak militer. Para jamaah masjid saat itu tidak dibenarkan keluar dalam tempoh masa yang lama sehingga tembakan bermula yang bukan hanya dari militer malah juga bom dari helikopter Apache yang dijatuhkan kedalam kubah masjid.

Peristiwa berlalu dan yang pasti kenangan pahit ini tidak akan hilang dari hati kalangan rakyat Patani. Mereka kehilangan saudara-saudaranya dengan sekelip mata sahaja dan ada juga yang cacat kekal. Sehingga sekarang menurut masyarakat setempat, pembunuhnya tidak dapat dikesan oleh pihak berkuasa sehingga sekarang, keadilan diabaikan pihak berkuasa. Bukan hanya membunuh, malah penduduk diugut oleh ketua militer dengan menggunakan speaker masjid agar memberitahu bahwa yang melakukan ini adalah kelompok pemisah jika ditanya dari luar.

Dengan kondisi yang ada sekarang ini, masyarakat Melayu Muslim di Patani mengajak para pelajar, mahasiswa dan masyarakat Patani umumnya serta memanggil saudara-saudara Muslim, masyarakat global dan organisasi-organisasi masyarakat, serta Non Government Organization (NGO) internasional agar memberikan perhatian dan perlawanan atas pelanggaran HAM yang tengah melanda atas penduduk di Patani masih sampai sekarang ini.

Saat ini, kondisi masyarakat Patani umumnya mereka sangat dalam situasi yang membimbangkan karena sedang berada di masa pemerintahan yang dipimpin oleh militer pemilik senjata.

Demikian yang bukan satu-satunya tindakan yang dilakukan militer dan kerajaan Siam Thailand atas masyarakat Patani selama beberapa tahun hingga sekarang. Bahkan lebih dari itu, masyarakat Patani menuntut agar terbebas dari permasalahan krisis sosial dan konflik serta pelanggaran HAM yang berlaku dengan mereka. Dengan itu mereka dibutuhkan atas kerja sama dan bantuan dari masyarakat luar, serta seluruh bangsa dan organisasi-organisasi internasional dalam mengatasi permasalahan yang mereka alami selama ini maupun seterusnya. Perhatian yang diberikan selama ini belum cukup untuk mengatasi dilema yang ada, hanya mereka yang menetap yang benar-benar berjuang mempertahankan hak mereka, perjuangan yang sudah berabad-abad demi mencapai kehidupan aman dan perdamaian bagi kepada bangsa Melayu Patani yang hakiki.

*( Penulis Muhammad Awae, Mahasiswa Patani di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora )*

Comments

Aksi Mahasiswa

Diaspora

Leave a Reply

id Bahasa Indonesia
X