Mendesak Junta! Hentikan Mengancam Sekolah Swasta di Thailand Selatan

Turanisia – PATANI – Jaringan Administrator Sekolah Swasta Pendidikan Agama di Thailand bagian selatan mendesak Jend. Prawit Wongsuwan, Jabatan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanansekarang untuk menghentikan tindakan yang mengancam terhadap Sekolah Swasta Pendidikan Agama di Thailand bagian selatan atau Patani.

Sejak tanggal 18 Maret yang lalu, Jaringan Administrator Sekolah Swasta Pendidikan Agama di Thailand bagian selatan telah mengklaim dalam surat menuntut hak keadilan kepada Jend. Prawit Wongsuwan melalui Jend. Aksara Kerdphol, Kepala dewan perundingan damai wilayah sempadan selatan atau Patani.

Di tengah situasi terus bergejolak konflik di wilayah sempadan selatan atau Patani berkelanjutan, sehingga kini masih mendampak terhadap cara hidup masyarakat setempat menimbulkan ketidaknyamanan dalam kehidupan sosial masyarakat yang secara luas. Sehingganya untuk setiap komponen dalam masyarakat, baikpegawai kerajaan maupun wiraswasta salinguntuk berkerja bersama mencari solusi supaya mewujudkan perdamaian dan berusaha mengurangi masalah kekerasan. Pemerintah telah berencana menyelesaikan berbagai masalah yang sedang berproses selama ini seperti perundingan damai, kampung taqwa, pemulangan pembrontak dan lain sebagainya. Merupakan salah satu cara dalam proses penyelesaian berbagai masalah yang tampak setengah sudah berhasil, dan masyarakat sendiri berkerja sama dengan baik.

Kendati demikian, pihak Internal Security Operations Command (ISOC) bagian 4 dan Unit Khusus Pattani sedang menghancurkan rencana signifikan itu sehingga api konflik meletus kembali. Dengan mengambil jalan kebijakan dengan badan pemerintah lain sertabertindakmerusakkan kepercayaan bagi Sekolah Swasta Pendidikan Agama berusaha mengambil persoalan tertentu untuk mengaitkan menjadi persoalan keamanan setempat, harapan menghasilkan pekerjaan baik, menampakkan kejayaan bagi pasukankeamanan sebagaibagian dalam badan pemerintahan Negara. Namun tidak menyadari akan berdampak yang sebaliknya. Sejak terjadinya serangan blokade terhadap Sekolah Bakong Pittaya di daerah Nongcik, Sekolah Salafi di daerah Thung Yang Daeng, provinsi Pattani dan berpindah-pindah ke sekolah swasta kawasan lain di Thailand bagian selatan.

Tindakan seperti ini belum pernah terjadi. Pada masa lalu hanya menjadi permasalahan dengan warga muslim saja, yang didiskriminalkan. Namun, saat ini yang menerima dampak tersebut termasuk warga Muslim, Buddha, dan Cina pendudukan setempat.

Jika perhatian masalah yang terjadi saat ini, setiap sektor baik pemerintah maupun sipil sudah berusaha untuk memberi pemahaman bagi pihak yang mempunyai cara pandang yang berbeda dengan pemerintah untuk saling dan berkerja bersama untuk mencari solusi penyelesaian berbagai masalahnya. Dapat melihat bahwa, pemimpin agama lebih dari 1,500 masjid seluruh wilayah sempadan selatan, Sekolah Swasta Pendidikan Agama sekitar 200 tempat, tokoh agama, masyarakat awam, guru, orang tua, dan kekuatan besar ini semua telah mendukung pemerintah dalam proses penyelesaian masalah supaya menimbulkan perdamaian di wilayah sempadan selatan atau Patani.

Sebaliknya, jika kekuatan massa ini berpaling untuk menentang cara proses penyelesian masalah konflik yang diacu oleh pemerintah sedang berjalan sesuai dengan harapan bagi masyarakat di selatan. Dengan mengharapkan akan menciptakan perdamaian bersama dan menyelesaikan berbagai masalah mungkin tersandung ke bawah. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan masalah yang secara leluasa. Demikian pula akan meletus api konflik kembali.

Badan keamanan ISOC bagian 4 dan Unit Khusus bertindak menyebabkan punca menimbulkan berbagai masalah penderitaan dan perpecahan terhadap warga Muslim, Buddha, dan Cina setempat. Jaringan Administrator Sekolah Swasta Pendidikan Agama di Thailand bagian selatan dan Asosiasi Sekolah Swasta Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat menuntut hak keadilan agar cara penyelesaian masalah berproses lebih cepat sebelum persoalan ini berkembang lebih luas./AM Faton

Sumber : Tunas Online

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)