Mengulangi Kebuntuan Perdamaian di Patani

Patani – Isu perdamaian di Patani, bekas negeri kerajaan Darussalam ini mulai diangkat lagi setelah PM Malaysia, Mahathir Mohamad merawat ke Thailand pada 24 Oktober 2018 lalu.

Pertemuan PM Malaysia dan Thailand kali ini adalah upaya memperkuatkan proses perdamaian di Selatan Thailand dengan menggantikan Kepala Rundingan sebelumnya.

Thailand mengangkat ketua panel perundingan baru, Udomchai Thamsarorat sebagai pengganti posisi Aksra Kedpol, sementara Malaysia mengangkat Abdurrahim Noor Sebagai fasilitator pengganti dari Zamzamin Hasyim.

Proses Perdamaian

Rundingan menyelesaikan konflik secara tidak resmi sudah beberapa kali dilakukan, seperti rundingan di Langkawi Malaysia, Bogor Indonesia dan rundingan di Geneva seperti di lansir Benarnews.org, 27/08/2015.

kemudian disusul pada Februari 2013, Pembicaraan terlaksana di Kuala Lumpur Malaysia, kali ini pembicaraan terjadi secara terbuka antara BRN yang mewakili rakyat Patani dan Pharadon Phattanathabut mewakili Pemerintah Thailand.

Pembicaraan dinyatakan gagal setelah Thailand bersikap diam terhadap pengistiharan 5 tuntutan BRN yang dipublikasi melalui YouTube.

Pengistiharan 5 tuntutan BRN bahwa pembicaraan akan berterusan dengan catatan:

  1. Penjajahan Siam harus menerima Malaysia sebagai Mediator bukan Fasilitator.
  2. Pembicaraan berlaku di antara bangsa Patani yang dipimpin oleh BRN dengan penjajahan Siam.
  3. Dalam pembicaraan harus ada saksi dari negara Asean, OIC dan NGO.
  4. Penjajah Siam harus membebaskan tahanan dan menghapuskan semua Surat perintah penangkapan dengan tanpa syarat.
  5. Penjajah Siam harus mengakui bahwa BRN adalah gerakan pembebasan bangsa Patani bukan Pemisah.

Pemerin0tah Thailand bersikap diam terhadap tuntutan tersebut. Harapan gencatan senjata nampaknya mulai dirobohkan pada Agustus 2013. Operasi bersenjata BRN mulai memanaskan kembali.

Proses pembicaraan diupayakan hingga pada Oktober 2014, terbentuk sebuah aliansi Majelis Amanat Rakyat Patani atau kemudian menjadi Majelis Syura Patani dengan singkatan Mara Patani. Aliansi ini terdiri dari beberapa organisasi pembebasan Patani, di antaranya adalah Pulo (Patani United Liberation Organization), GMIP (Gerakan Mujahidin Islam Patani), BIPP (Barisan Islam Pembebasan Patani).

MARA Patani, aliansi tidak melibatkan BRN ini mulai berbicara dengan pemerintah Thailand untuk mewujudkan perdamaian di Patani.

Hasil kesepakatan kedua pihak adalah usaha mewujudkan zona bebas dari kekerasan, Safety Zone untuk saling memberikan kepercayaan di antara keduanya.

Pembicaraan kali ini menghadapi jalan buntu setalah Thailand mengetahui Mara Patani tidak mampu mengendalikan angkatan bersenjata yang beroperasi di lapangan.

Pembicaraan diteruskan lagi pada April 2016, kali ini Mara Patani mengajukan Term of Reference (TOR) upaya mewujudkan zona bebas dari kekerasan dan kemudian dianalisis dan Akan mengonfirmasi oleh Pemerintah Thailand terhadap TOR tersebut.

Seiring perjalanan waktu, pembicaraan melanjut kesepakatan Safety Zone, zona bebas dari kekerasan pada September 2016, tetapi kali ini hanya sebatas Pernyataan Media, karena wartawan tidak diperbolehkan meliput saat pembicaraan berlangsung. Kesepakatan juga menghadapi kendala seperti sebelumnya, realitas di lapangan masih membara.

Pada 10 April 2017, BRN mengeluarkan Surat pernyataan seperti di lansir media AFP, Proses rundingan Akan harus mencakup persyaratan sebagai berikut.

  1. Perundingan harus didasarkan pada persetujuan dari kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak harus bersedia untuk mencari Cara untuk mengakhiri konflik. Selain itu, harus mengadakan pengamat dari pihak ketiga dan penyaksian dari peserta internasional.
  2. Mediator dalam perundingan harus kredibilitas. Dan memenuhi standar internasional, yang benar-benar netral. Dan tidak ada kepentingan dalam konflik. Termasuk dapat memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi dalam perundingan sesuai dengan langkah-langkah yang ditetapkan.
  3. Proses perundingan harus dirancang bersama-sama antara kedua konflik. Dan telah sepakat untuk mengikuti proses tersebut sebelum perundingan dimulai.

BRN menegaskan bahwa tiga persyaratan tersebut, merupakan faktor penting untuk membangun kepercayaan dan saling menghormati antara kedua pihak konflik. Hal Ini akan menjadi kekuatan positif utama dalam perundingan damai di masa depan.

Perjalanan proses perdamaian tertunda hingga Oktober 2018.

Aliansi Mara Patani upaya menggarap semua gerakan yang terlibat dalam upaya Membebaskan Patani, terutama gerakan BRN yang mempunyai kekuatan di lapangan. Namun di waktu yang sama, Panel perundingan dan Fasilitator diganti, seperti yang dijelaskan pada awal, Penekanan terhadap semua gerakan untuk menghadapi meja pembicaraan semakin meningkat, hanya gerakan BRN memilih untuk menunda waktu dalam negosiasi perdamaian, karena ruang lingkup yang diberikan dalam pembicaraan tidak memberi kesan positif bagi rakyat Patani.

Pernyataa0n BRN kemudian dipublikasi melalui wawancara di media BBC dua hari sebelum PM Mahathir Mohamad merawat ke Thailand, dengan menyatakan BRN tidak memandang siapa aktornya, tetapi  memandang bentuk dan metode dalam perbincangan, BBC, 22 Oktober 2018.

Dalam wawancara, BRN memberikan pernyataan baru dengan menyatakan sebagai berikut.

  1. BRN tidak menafikan proses penyelesaian konflik melalui jalur politik seperti yang dinyatakan BRN pada 10 April 2017.
  2. Bentuk dalam perundingan yang di harapkan BRN adalah
    a) Kedua pihak yang sedang konflik harus sependapat tanpa unsur pemaksaan atau tekanan dari mana-mana pihak.
    b) Proses perundingan harus mengikuti standar Internasional, bermaksud harus mempunyai pihak yang ketiga yaitu organisasi internasional yang memiliki keterkaitan secara langsung, seperti Internasional Contact Group, organisasi pengamatan atau yang memiliki karakteristik terdekat.
    c) Fasilitator atau Mediator dalam proses rundingan harus bersikap adil, tidak bias, tidak berkepentingan dibelakang, kredibilitas tinggi dan memiliki wewenang dalam keputusan.
  3. Garis struktur dan road map serta bentuk dalam proses rundingan hingga tugas dan ketentuan (term of reference) bagi Fasilitator atau Mediator harus ditentukan oleh kedua aktor utama yang sedang berkonflik dan disetujui bersama antara keduanya.
  4. Dalam konteks perlawanan di Patani, aktor utama adalah Pemerintah Thailand dan Gerakan BRN, Maka proses dalam penyelesaian konflik harus berkaitan dari kedua belah pihak. Namun, usulan dan aspirasi para pendukung dan Stakeholder di Patani adalah bagian yang sangat penting terhadap jaminan model atau metode itu bagus dan efektif.
  5. BRN mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik di Patani, kaji ulang terhadap proses rundingan sebelumnya agar mampu mengambil hikmah semaksimal mungkin dan keterkaitan terhadap dorongan membantu dalam pengembangan yang lebih baik.

Perdamaian Patani masih dalam bayangan dan penuh tanda Tanya, kebuntuan sudah mereguk lebih dari 7.000 nyawa, harapan kedamaian yang hakiki di Patani masih tertunda. Nasib bangsa Patani terpaksa merantau di negeri sendiri.

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)