Pembantaian Takbai, Munculnya Semangat Baru Perjuangan Anak Muda

Bandung – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII komisariat UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Persatuan Mahasiswa Patani PMP bekerjasama menyelenggarakan Diskusi Publik di Lapangan DPR Universitas Islam Negeri Sunangunung Djati Bandung (06/10). Diskusi ini diadakan untuk mengenali Patani dibalik tragedi kemanusian.

 

 

25 Oktober 2004 merupakan tanggal bersejarah yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh rakyat Patani. Tepat 13 tahun lalu terjadi sebuah peristiwa yang disebut media sebagai Tragedi Tak Bai.

Diskusi publik dibuka dengan nyanyian dikir barat yang mencerita kejadian dalam peristiwa Tak bai dalam isi lagunya. Kemudian dilanjutkan sambutan dari ketua Pergerakan  Mahasiswa Islam Indonesia PMII Fardan Abdul Basith. Dalam sambutan tersebut dia berharap adanya dorongan dari mahasiswa Indonesia untuk kedamaian abadi di Patani.

“Harus ada dorongan dari pemuda khususnya mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia untuk memberikan suatu spirit revolusioner dan progresif agar kedepan pemuda pemuda Patani ini mampu bangkit menyuarakan sebuah kebenaran dan keadilan tanpa indikasi kepentingan-kepentingan polotik, agama, budaya dan lain-lainnya”.

Diskusi publik  kali ini dimoderator oleh Iqbal Moch Rabbani, mengundang dua pembicara Dr. KH. Asep Ahmad Hidayat (wakil presiden LAJNAH TANFIDZIYAH Dewan Pusat Syarikat Islam Indonesia sekaligus Pengarang buku Studi Kawasan Muslim Minoritas Asia Tenggara ) dan M. Adam (Ativis HAM)

Dalam penyampaian tentang situasi yang berada di Thailand, Dr. KH. Asep Ahmad Hidayat mengatakan setelah terjadinya peristiwa Takbai banyak sekali perubahan. Baik perubahan politik, ekonomi, Sosial yang membawa kepada lahirnya semangat baru bagi kalangan muda, bisa dikatakan sebagai perlawan era baru setelah era kematian haji Sulong kemudian lahir beberapa organisasi seperti Permas, Insouth, Nusantara, dan sebagainya untuk menjadikan solusi bagi rakyat Patani.

selama saya melakukan penelitian di Patani, mayoritas ingin membebaskan diri dari pemerintah pusat  hanya tidak berani mengungkapkan baik itu ulama maupun rakyat awam. Lanjut Ahmad Hidayat.

Tindakan Pemerintah dalam penanganan konflik di Selatan Thailand selalu memiliki pola yang sama, di antaranya adalah Militer dan Kepolisian Thailand selalu dilengkapi oleh senjata kelas berat, Militer dan Polisi selalu bersifat represif kepada massa yang merupakan Muslim, tidak adanya kejelasan sanksi bagi pelaku yang melakukan pembunuhan massal. www.bantuanhukum.or.id (30/10/2017)

Hak Asasi Manusia tidak pernah terlepas dari tanggung jawab Negara, Melindungi (Protect), Menghormati (Respect), dan Memenuhi (Fulfill) adalah keharusan. Kenyataannya di Patani, Pelanggaran Hak Asasi Manusia terus berlangsung dengan maraknya pembunuhan dengan cara-cara diluar prosedur hukum, impunitas terhadap aparat militer dan kepolisian yang melakukan pelanggaran ham, penghilangan paksa, hingga pembungkaman hak berpolitik masyarakat. Negara Thailand memiliki kewajiban dalam hal pemenuhan hak asasi masyarakatnya, hal tersebut mencakup tindakan pencegahan, perlindungan dalam hal terjadinya pelanggaran, rehabilitasi korban dan masyarakat akibat pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi, hingga pemberian kompensasi kepada korban dan keluarga korban. Perlindungan hak asasi masyarakat Patani juga merupakan kewajiban Negara dan bahkan kewajiban utama Negara untuk menjamin hak-hak warganya. Tanpa pandang bulu dan tanpa terkecuali. (PP)

 

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)

id Bahasa Indonesia