‘Safety Zone’ Babak Baru Perundingan Damai Patani?

Turanisia-Perundingan perdamaian antara kelompok gerakan militan “MARA Patani” (Majelis Syura Patani) yang terdiri beberapa organisasi seperti BNPP, PULO, dan lain-lainnya, kecuali BRN dengan pihak pemerintah Tentara Thailand, kini mencapai tahap yang kritikal. Sedangkan lebih dari satu dekade kekerasan merenggut ribuan jiwa. kasus pelanggaran HAM rakyat Patani semakin berkelanjutan.

Dari Awal perundingan perdamaian muncul antara pemerintah Thailand dan Barisan Revolusi Patani (BRN) telah berlangsung sejak tahun 2013, dampaknya berhenti tanpa meneruskan.

Akhirnya Majelis Syura Patani (MARA Patani) menjadi actor baru sebagai wakil dari gerakan yang masih menaungi beberapa gerakan pembebasan di Thailand Selatan dan terbabit dengan beberapa rundingan damai tidak rasmi dengan pemerintah Thailand, pada(10/1/2016) yang lalu.

Isu Safety Zone atau Zona Selamat menjadi topik hangat dalam persapakatan dua pihaknya, zon selamat yang diklaim oleh kedua pihak MARA Patani dan Pemerintah Thailand akan menjadi solusi yang pertama, dalam jangka mengadakan sebagai percobaan di satu kawasan daerah yang dipersetujui bersama sejak tahun 2017 yang lalu.

Ironisnya, pemerintah Thailand dan MARA Patani saling menuding jari sesama atas keterlambatan mewujudkan zona selamat, sedangkan sejak tahun yang lalu kedua pihak bersepakat sebagai satu langkah awal menuju rundingan damai bagi penyelesaian konflik.

Babak Baru Meneruskan Perundingan Damai Patani

Kendati demikian, Setelah lima tahun melakukan perundingan yang tidak jelas dan tanpa hasil untuk mengakhiri perang konfrontasi yang kian membara ini. akhirnya diteruskan babak baru pada bulan Februari 2018 ini telah menghasilkan persepakatan prinsip antara militer Thailand dan Mara Patani untuk menciptakan sebuah “Safety Zone” Zon Selamat, di Kuala Lumpur.

Jenderal Aksara Kerdpol, Ketua perwakilan negosiator pemerintah militer Thailand dalam perundingan dengan gerakan militan Patani, mengatakan bahwa zona tersebut akan melaksanakan panjang waktu enam bulan untuk percobaan jika disetujui di Pemerintah pusat Bangkok. Namun belum ditunjuk distrik yang mana akan menjadi zon selamat.

Sedangkan Abu Hafez Al-Hakim, juru bicara negosiator MARA Patani, mengklaimkan bahwa usulan tersebut dalam sebuah pernyataan sebagai “Latihan membangun kepercayaan diri.”

Warga Patani tidak percaya fasilitator Malaysia

Ahmad Zamzamin Hashim, yang dilantik sendiri oleh Najib Razak, perdana menteri Malaysia, sebagai fasilitator perdamaian di Thailand selatan. Penunjukannya menyusul sebuah kesepakatan penting antara mantan pemerintah Thailand era Yingluck Shinawatra dan BRN yang ditandatangani pada (28/2/2013) yang lalu.

Menurut salah satu warga Patani, dari provinsi Thailand Selatan yang pernah ditahan pemerintah Thailand bahwa warga Patani memiliki sedikit kepercayaan pada mantan kepala Intelengensi Malaysia ini

“Dia mungkin pandai memata-matai, tapi tidak pernah melakukan perdamaian,” kata seorang pemimpin masyarakat sipil setempat yang tidak mau disebut namanya.

Kecemasan Zamzamin berasal dari usahanya untuk menyelesaikan konflik tanpa memperhitungkan diskriminasi dan ketidakadilan yang mendukungnya. Kebencian warga Patani terhadap negara Thailand telah dialami sejak provinsi-provinsi tersebut, menjadi bagian dari sebuah daerah Kerajaan Siam (Thailand sekarang), dipaksa caplok pada tahun 1902 dampak dari perjanjian Anglo Siamse antara kolonialis British dengan kerajaan Siam.

Sementara itu, Pencapaian hasil proses perdamaian thailand selatan selama ini akan menjadi jasa dan penghiburan kecil bagi Najib, yang bersaing politik dalam pemilihan umum pada tahun 2018 ini. Ketika dia mengumumkan peran Malaysia pada tahun 2013, dengan maksud untuk memenangkan pemilihan umum pada bulan Mei mendatang.

Salah Aktor

Menurut Hara Shintaro, seorang peneliti akademis asal Jepang dan ilmuwan bahasa Melayu di Thailand selatan, bahwa MARA Patani tidak mendapat dukungan dari BRN yang terang-terangan dalam pembicaraan tersebut.

“Legitimasi MARA Patani terus dipertanyakan oleh penduduk setempat, dan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana proses ini berkelanjutan,” kata Hara, seperti dilansir oleh Nikkei Asian Review.

Demikian juga timbul rasa keraguan pihak pemerintah Thailand, menurut sumber militer dengan menungkapkan masalah proses perundingan tersebut. Salah satu pandangannya adalah bahwa Aksara sedang bernegosiasi dengan militan yang salah, dan harus meneruskan dengan BRN. Juga MARA-Patani tidak mampu mengendalikan insiden selama ini dan juga tidak mampu mengendali BRN yang enggan bergabung.

Meskipun Mara Patani mengklaimkan bahwa anggota BRN turut menyertainya, eksekutif BRN di lapangan dan di luar negeri, serta Departemen Informasi yang berbasis di Indonesia, menyatakan bahwa individu tersebut bertindak sendiri dan tanpa izin dari DPP.

Pemimpin BRN telah diberi perlindungan selama bertahun-tahun di Kelantan, sebuah negeri bagian timur laut Malaysia dekat perbatasan Thailand selatan. BRN telah menjauhkan diri dan non respon terhadap MARA Patani dalam perundingan damai ini.

Seperti diwawancara BBC Indonesia dengan Abdul Karim Khalid, Jurubicara BRN pada tahun lalu. BRN mengganggap perundingan sebelumnya tidak pernah dinyatakan berhenti secara resmi dan menolak perundingan yang ditengahi pemerintah Malaysia tersebut.

“Tahun 2014 itu ada kudeta di Bangkok dan ada pergantian pemerintah. BRN melihat bahwa hal itu sebagai faktor penting dalam menggagalkan proses namun tidak berarti memerlukan proses baru,” jelas Abdul Karim Khalid, juru bicara BRN dalam wawancara dengan BBC di sebuah tempat.

“Secara azas BRN melihat proses itu belum tamat, karena belum ada pihak-pihak yang menyatakan proses itu sudah tamat jadi kenapa perlu proses baru. Bagi BRN penciptaan proses yang baru setelah tahun 2013 itu adalah menyalahi dasar yang sudah disetujui sebelumnya.” Tegas Jubi BRN

Pemimpin BRN mungkin malah melakukan pemanasan ke Indonesia sebagai mediator alternatif untuk perundingan di masa depan. “Indonesia dipandang sebagai negara yang lebih netral daripada Malaysia,” kata simpatisan BRN tanpa menyebut nama.

Namun, untuk saat ini, zona selamat yang diusulkan adalah satu dari sedikit hal yang muncul dari perundingan yang ditengahi Malaysia hampir lima tahun.

Pakar resolusi konflik juga menandai ruang politik yang dibuka sejak 2013 untuk memungkinkan suara masyarakat sipil Patani untuk menentukan nasib sendiri, Merdeka atau Otonomi, Jawaban hanya tersimpan dalam hasrat warga Patani./

Red; Johan Lamidin

Sumber: BBC Indonesia, Benarnews, Nikkei Asian Review.
Photo: ist/worldnews

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)