Siapa Memimpin dan Apa Sebab Terjadi Aksi Simbolik 2007 di Patani

Turanisia.com – Puluhan ribu mahasiswa dan masyarakat Patani melakukan aksi protes pemerintah Thailand di Sekitar Masjid Jami’ al-fathoni pada 31 mei hingga 04 Juni 2007, kini telah memasuki 12 tahun.

Apa gerangannya sehingga terjadi pengumpulan massa sebanyak itu.


Kami mencoba kumpulkan beberapa pertanyaan penting sebagai berikut:-

Siapa memimpinnya ?
Kebanyakan pertanyaan ini tidak selalu kita utamakan karena dimasa itu teori keorganisasian belum menjadi dominan, terutama di kalangan masyarakat sipil.

Student Network for Public Defender adalah organisasi mahasiswa untuk membela rakyat, berani berkeputusan mengambil sikap untuk menyampaikan protes secara terbuka kepada pemerintah Thailand, mereka menjadi garda terdepan di kala itu.
Sepatutnya bagi mahasiswa Patani kontemporer harus menjadikannya sebagai organisasi panutan.

Apa sebab terdorong massa aksi ? Sebab sebab tejadinya aksi adalah karena kala itu angka pelanggaran pemerintah Thailand atas rakyat Patani semakin tinggi, masyarakat terjebak dalam situasi tidak aman, kasus gelap merajalela seperti pembunuhan, penculikan dan kehilangan tanpa jejak, sementara rakyat Patani kerap kali dituding sebagai pelaku sehingga memberi lampu hijau bagi militer untuk melakukan penangkapan secara paksa tanpa pembuktian yang jelas.

Hasil dari penangkapan, tahanan sering terdapat tanda-tanda luka bahkan sampai meninggal dalam penjara, maka dari berbagai kasus yang terjadi berulang kali menyebabkan meluap dorongan mahasiswa dan masyarakat sipil di setiap penjuru untuk hadir di tempat penyelenggaran aksi.

Apa saja tuntutan ?
Usai protes, peserta aksi mengeluarkan 10 tuntuan agar pemerintah mempertanggung jawab atas kasus kasus pelanggaran dan menoleh sebagai agenda terpenting yang harus mengatasi secepatnya.

Ada pun isi tuntutan tersurat sebagai berikut:-

1. Pemerintah Thailand harus menarik balik semua pasukan militer dan relawan keamanan yang beroperasi di Patani.

2. Pemerintah Thailand harus segera mengumumkan pembatalan terhadap pemberlakuan jam malam (Curfew) di daerah Benangsta dan Jaha di provinsi Yala.
3. Pemerintah Thailand harus segera mencabut undang-undang darurat militer (DOM) di seluruh kawasan Patani.
4. Pemerintah Thailand harus bertindak tegas atas semua pelaku dan tidak membias.
5. Pemerintah Thailand harus melaporkan informasi yang benar dan akurat.
6. Pemerintah Thailand harus tidak mendominasi media massa.
7. Seluruh media massa harus melaporkan kejadian sesuai realitas di lapangan.
8. Pemerintah harus membebaskan semua tahanan yang tidak terdapat bukti kesalahan dengan tanpa syarat.
9. Pemerintah harus tidak menangkap warga dengan sewenang-wenang selagi tidak melengkapi pembuktian.
10. Pemerintah harus membuka ruang bagi rakyat Patani untuk berpendapat dengan bebas dan terbuka.

Dari tuntutan tersebut, hanya beberapa saja yang ditanggapi pemerintah, maka tepat pada tanggal hari ulang tahun peristiwa tersebut, rakyat Patani selalu memperingatkan kembali agar pemerintah Thailand memberikan respons positif terhadap keluhan-keluhan rakyat Patani.*/ Putra Patani

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)