Solidaritas Menolak Kekerasan Tehadap Perempuan di Patani

Jakarta – Gejolak konflik perlawanan bersenjata di Patani dimulai semenjak bangsa melayu Islam memproklamirkan diri untuk memerdekakan bangsanya. Hal ini menjadi alasan bagi pemerintah Thailand dalam memberlakukan UU Darurat Militer di provinsi Pattani, Narathiwat, Yala dan beberapa daerah dari Songkhla, guna mengurangi ketegangan bersenjata. 

 

Dalam upaya meminimalisir pemerintah Thailand terhadap semangat Nasionalisme Islam Patani, menyebabkan rakyat Patani terjebak sebagai mangsa tuduhan, termasuk perempuan bahkan anak anak juga dilibatkan secara tidak sengaja dalam konflik bersenjata tersebut.

 

Panitia Selenggara Aksi di bawah naungan GEMPITA, Gerakan Mahasiswa Indonesia Peduli Patani. Anira, merupakan mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, mengatakan kepada Turanisia, kegiatan ini, terdorong dari peristiwa kekerasan yang menimpa terhadap perempuan di Patani. Minggu, 08/03/2020.

 

Semenjak tahun 2004. Kekerasan yang menimpa terhadap perempuan di Patani (Thailand Selatan) seperti penahanan melalui UU Darurat Militer, permerkosaan dan lainnya. Hal ini terjadi secara langsung kepada perempuan, adapun yang berstatus janda sudah mencapai 3,073 orang dan anak yatim berjumlah 7,297 orang akibat dari konflik. Pungkas Anira. mahasiswa semester 4, pendidikan bahasa Inggris.

 

Menurut Insof (dari universitas yang sama), pengaruh dari UU Darurat Militer mengakibatkan sekumpulan orang ditekan, karena apabila suami ditangkap atau dipersekusi oleh pemerintah, akan membawa pengaruh negatif terhadap keluarga tersebut, terutama kehilangan seorang suami, dalam waktu yang sama, jumlah janda dan anak yatim semakin meningkat.

 

Kami hanya ingin menyampaikan kepada masyarakat Indonesia terutama di kawasan persimpangan Marinah Jl. M.H. Thamrin dan sekitarnya, agar menjadi saksi dan penolakan terhadap kekerasan perempuan di Patani. Menhapuskannya adalah salah satu solusi kedamaian. Tutup Insof. */Putra Patani

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)