Timeline Darurat Militer di Patani

Patani – Konflik bersenjata di Patani (Thailand Selatan) mulai dicetuskan pada 2004, ketika terjadi perampasan senjata oleh BRN Army di markas batalion Pileng, provinsi Narathiwat.

Peristiwa besar ini, membuat pemerintah Thailand tidak tinggal diam dan segera mengeluarkan kebijakan untuk wilayah yang memiliki penduduk melayu Islam di Selatan dengan menerapkan UU Darurat Militer.

Secara keseluruhan, ada tiga peraturan yang diterapkan untuk minoritas muslim di Patani. Kami menyusun supaya mudah dipahami seperti berikut :

Penerapan

2004 UU Masa Perang

2005 Ketentuan Darurat Kecemasan

2008 Ketentuan untuk Kestabilan

Proses pencabutan

2009 Pencabutan peraturan yang diterapkan pada 2004 dan 2005 untuk 4 daerah di privinsi Songkhla dan mengecualikan hanya peraturan 2008.

2018 Pencabutan peraturan yang diterapkan pada 2004 dan 2005 untuk daerah Mae Lan di provinsi Pattani, daerah Betong di provinsi Yala, dan 3 daerah di provinsi Narathiwat, yaitu Su-ngai Kolok, Sukhirin dan Srisakhon.

Dari penerapan UU Darurat Militer, dampak negatif selalu muncul, terutama pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena undang undang ini melimpahkan wewenang kepada militer sangat berlebihan.

Secara kesimpulan, UU Darurat Militer tidak dapat membantu untuk meredam konflik di Patani, malah bertambah kegelisahan bagi rakyat dan melahirkan paradigma yang menentang segala tindakan pemerintah. *Putra Patani

Comments

Red : Faizun Ibnihusen

Aktivis Indonesia (APPI)

Leave a Reply

id Bahasa Indonesia
X